Advokasi Kaukus LH Jakarta Tahun 2006 (6)

Kaukus LH Jakarta Melawan Pelebaran Jalan Sudirman-Thamrin

 

Bersama Walhi Jakarta melakukan aksi menolak pelebaran jalan Sudirman-Thamrin

 

 

Bersama aktivis FAKTA dan Walhi Jakarta melaporkan Gubernur Sutiyoso ke Polda Metro Jaya karena dinilai merusak lingkungan hidup dalam proyek pelebaran jalan Sudirman-Thamrin

 

 

Posisi Kaukus LH Jakarta dalam kasus pelebaran jalan Sudirman-Thamrin

Kaukus LH Jakarta MENENTANG proyek pelebaran jalan Sudirman-Thamrin karena;

1. Setiap pelebaran jalan akan selalu diikuti dengan penambahan jumlah pengguna kendaraan bermotor pribadi yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara

2. Proyek pelebaran jalan Sudirman-Thamrin merupakan bentuk inkonsistensi Pemrov DKI Jakarta yang akan mengembangkan sistem transportasi kota yang berbasiskan transportasi publik.

3. Proyek pelebaran jalan  Sudirman-Thamrin tanpa disertai analisa mengenai dampak lingkungan terlebih dahulu. Ini merupakan preseden buruk bagi  penegakan hukum lingkungan di Jakarta.

4. Proyek pelebaran jalan Sudirman-Thamrin mengorbankan jalur hijau. Ini menegaskan bahwa untuk kepentingan modal (pemilik mobil pribadi), Pemrov DKI Jakarta tidak segan-segan mengorbankan lingkungan hidup

Advokasi Kaukus LH Jakarta Tahun 2006 (5)

Advokasi Menolak Rencana Pembangunan Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota

 

Diskusi mengenai rencana pembangunan 6 jalan tol di Jakarta dalam prespektif privatisasi infrastruktur transportasi publik, Kantor SwissContact

 

 

Diskusi Publik Menggugat Jalan Tol dalam kota

 

 

Posisi Kaukus LH Jakarta terkait rencana pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota jakarta

1. Kaukus LH Jakarta MENOLAK rencana pembangunan jalan tol dalam kota karena pembangunan jalan tol dalam kota atau penambahan panjang dan lebar  jalan lainnya di Jakarta hanya akan merangsang penggunaan kendaraan pribadi yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara

2.  Kaukus LH Jakarta mendesak Pemrov DKI Jakarta untuk konsisten dalam membangun dan mengembangkan transportasi publik

3. Kaukus LH Jakarta mendesak Pemrov DKI Jakarta untuk mengaitkan pengelolaan sistem transportasi kota dengan tata ruang kota yang berbasiskan daya dukung ekologi dan sosial

Advokasi Kaukus LH Jakarta Tahun 2006 (4)

Bersama Walhi Jakarta Melakukan Advokasi Tata Ruang Kota

Diskusi tata ruang bersama Walhi Jkt

 

Posisi Kaukus LH Jkt terhadap Tata Ruang Kota Jkt

1. Selama ini Tata Ruang Kota Jakarta disusun berdasarkan paradigma yang keliru tentang kota. Yaitu paradigama pembangunan yang hanya menempatka persoalan lingkungan hidup hanya sebagai tempelan belaka

2. Kaukus LH Jakarta mendesak Pemrov Jakarta merevevisi tata ruang kota yang lebih ramah lingkungan dan sosial

Advokasi Kaukus LH Jakarta Tahun 2006 (3)

Advokasi untuk Revitalisasi Air Quality Monitoring (AQM)/Stasiun Pemantau Udara

 

Konsinyasi menyusun kertas posisi untuk AQMS di Jakarta

 

Posisi Kaukus LH Jakarta dalam soal AQM di Jakarta

1. Mendesak KLH untuk segera menyelesaikan masalah addministrasi yang menghalangi proses hibah alat AQM ke Pemrov DKI Jakarta sehingga menghalangi pengalokasian anggaran perawatan alat AQM

2. Menolak pembelian alat AQM baru tanpa disertai oleh revitalisasi alat AQM yang sudah ada, mengingat pembelian alat AQM sebelumnya adalah hasil dari utang luar negeri. Adalah tidak adil bila alat yang dibeli dari hasil utang luar negeri itu akhirnya ditelantarkan begitu saja, sementara di sisi lain rakyat tetap berkewajiban membayar utang luar negeri tersebut.

Advokasi Kaukus LH Jakarta Tahun 2006 (2)

Kaukus LH Jakarta Menyusun Mekanisme Pengaduan Perda 2/2005

 

FGD Mekanisme Pengaduan, Kantor KPBB Jakarta

Mengapa Kaukus LH Jakarta concern pada Mekanisme Pengaduan?

1. Perlu kontrol publik yang kuat dalam implementasi suatu peraturan

2. Selama ini kontrol publik ’sengaja’ tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah

Advokasi Kaukus LH Jakarta Tahun 2006 (1)

Investigasi Pelaksanaan Perda 2/2005 Tentang Pengendalian Polusi Udara (PPU)

Diskusi menentukan strategi investigasi

Jumpa Pers memaparkan hasil investigasi, Kedai TEMPO-Utan Kayu

Hasil Investigasi:

1. Ada beberapa bengkel yang tidak sesuai dengan alamatnya

2. Beberapa tempat (Universitas dan Rumah Sakit) belum konsisten dalam menerapkan daerah larangan merokok